Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pagu Indikatif Berdasarkan RAPBN dan Penyerahan Rekomendasi Panja kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan – Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal Rapat: 19 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 13 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pada 19 September 2018, Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Pagu Indikatif Berdasarkan RAPBN dan Penyerahan Rekomendasi Panja kepada Mendikbud. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Djoko Udjianto dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 14:53 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat Djoko mengatakan bahwa akan menyerahkan rekomendasi panja dan menyetujui untuk adanya panja, sehingga tidak perlu untuk dibacakan kembali. yang dituangkan dalam rekomendasi panja semata-mata hanya untuk kemajuan pendidikan dan kebudayaan. Djoko menyampaikan bahwa Komisi 10 DPR RI meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindaklanjuti

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa rincian dustribusi alokasi anggaran pendidikan ada dibeberapa Kementerian yaitu :
    • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp35,9 Triliun.
    • Kementerian Agama sebesar Rp51,1 Triliun.
    • Kementerian Riset dan Teknologi sebesar Rp40,2 Triliun.
    • Transfer daerah sebesar Rp309,9 Triliun.
  • Total pagu anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp35,983 Triliun. Yang dimana untuk lembaga PAUD yang akan direvitalisasi ada 400 PAUD, dan lembaga-lembaga adat yang direvitalisasi ada 130 lembaga adat. Sedangkan untuk pendukung vokasi, ada SMK yang akan mendukung kemaritiman sebanyak 90 sekolah. Untuk guru yang akan mendapatkan kompetensi bidang seni dan budaya sebanyak 3.470 orang.
  • Total dari perencanaan anggaran DAK Fisih sebesar Rp17 triliun dan Kebijakan DAK Fisik tahun 2019, yaitu :
    • Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja K/L, untuk menghindari duplikasi pengeluaran untuk kegiatan yang sama dan tumpang tindih antar jenis pendanaan.
    • Penguatan proses sinkroniasi dengan mengintegrasikan aplikasi DAK Fisik ke dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).
    • Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasiskan daerah (Proposal Sased)
    • Mempertajam menu Kegiatan DAK Fisik untuk dukungan penuntasan janji Presiden dan wakil Presiden.
    • Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (programmatic approach) seperti pembangunan fasilitas sanitasi sekolah untuk mendukung Gerakan Hidup Sehat.
  • Mengenai pendukung vokasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan :
    • 90 SMK di bidangkelautan untuk mendukung bidang maritim
    • 110 SMK yang mendukung pertanian
    • 310 SMK yang bekerjasama dengan industri
    • 400 SMK di bisang technopark
    • 1000 sekolah untuk sertifikasi
  • Pemanfaatan DAK Fisik tahun 2019, untuk :
    • Rehabilitas 69.360 ruang belajar untuk seluruh jenjang.
    • Pembangunan 12.630 ruang kelas baru.
    • Pembangunan 7.789 toilet atau jamban sekolah.
    • Pembangunan 681 ruang belajar inklusif.
    • Pembangunan 2.650 rumah dinas guru.
    • Pengadaan 2.200 alat kesenian tradisional.
    • Pengadaan 1.780 alat permainan edukatif PAUD.
    • Dukungan 3.100 alat praktik utama untuk dukungan vokasi.
  • Sesuai arahan dari Bapak Presidan agar untuk pembangunan infrastruktur pendidikan untuk dikerjakan oleh Kementerian PUPR .
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan taun 2019 ditetapkan sebesar Rp35,9 Triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp4,1 Triliun dari alokasi anggaran tahun 2018. Penurunan anggaran bersumber dari anggaran pembangunan prasarana sekolah, yang diserahkan pada Kementerian PUPR yaitu sejumlah Rp3,55 Triliun dan efisiensi anggaran untuk belanja anggaran lainnya sebesar Rp542,9 Miliar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan